DPP P3S Minta 27 Anggota DPRD Siantar di PAW. Kinerja Dinilai Lebih Buruk dari Dewan Sebelumnya. -->

DPP P3S Minta 27 Anggota DPRD Siantar di PAW. Kinerja Dinilai Lebih Buruk dari Dewan Sebelumnya.

Senin, 23 Maret 2020, 00:42 WIB
Oleh Redaksi
Foto : Sekretaris DPP P3S


 Reporter : AH

Pematangsiantar  ||  DPRD Kota Pematangsiantar dinilai saat ini jauh lebih buruk dari anggota DPRD sebelumnya, DPP Pemuda Pemudi Perduli Siantar (P3S) meminta agar 27 anggota DPRD Kota Pematangsiantar di PAW.

Tepat pada sekitar 7 bulan yang lalu DPRD Kota Pematangsiantar dilantik dan diisi nama-nama baru serta masih adanya nama-nama lama yang menjabat kembali dari DPRD Kota Pematangsiantar periode sebelumnya.

Awalnya harapan membumbung tinggi ketika melihat banyak nama-nama muda yang menduduki sebagai anggota dewan DPRD Kota Pematangsiantar. Namun perlahan harapan itu mulai runtuh.

Anggota DPRD Kota Pematangsiantar mendapat penilaian buruk dari DPP P3S setelah tidak selesainya permasalahan masyarakat umum yang salah satunya terkait tuntutan driver gojek yang saat ini tidak tahu ujungnya.

Bahkan yang terbaru, Semakin ditambahnya penilaian buruk DPRD Kota Pematangsiantar dengan adanya tersebar video aplikasi tiktok yang juga menampilkan diduga minuman keras dan juga yang lagi viral tidak terimanya anggota DPRD Kota Pematangsiantar menjadi status ODP setelah pulang dari Bali.

Mendengar hal itu, DPP P3S Kota Pematangsiantar Rivai Tampubolon melalui Sekretarisnya, Try Aditya Tanjung memberikan penilaian dan meminta 27 anggota DPRD Kota Pematangsiantar di PAW (Pengganti Antar Waktu).

" Kami meminta kepada masing-masing pimpinan partai di pusat melakukan PAW, Karena tidak jelasnya penyelesaian dari keluhan driver gojek hingga marah-marahnya anggota DPRD Kota Pematangsiantar kepada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar karena status sebagai ODP " ucapnya.

Lanjutnya, " Lebih mencolok lagi, Anggota DPRD kota Pematangsiantar sanggup mengatakan bahwa "mereka pejabat bukan rakyat kecil" yang seharusnya tidak keluar dari mulut anggota dewan karena mereka dipilih oleh rakyat kecil " ungkapnya kesal.

Sekedar mengingatkan, Gubernur Sumatera Utara dan banyak pejabat lain di pemerintahan pusat tidak merasa keberatan ketika mendapat status ODP ketika mereka baru bepergian dari luar kota bahkan luar negeri.

TerPopuler