Diduga Sarat KKN, "TOPAN - RI Minta Menteri BUMN Erick Thohir Beri Perhatian Khusus Pada PTPN III" -->

Diduga Sarat KKN, "TOPAN - RI Minta Menteri BUMN Erick Thohir Beri Perhatian Khusus Pada PTPN III"

Kamis, 30 April 2020, 22:10 WIB
Oleh Red . 01

Reporter : TA

Sumatera Utara  ||  BUMN Perkebunan Nusantara diharapkan dapat menjadi penyumbang pendapatan Negara Republik Indonesia. Melalui Laba yang diharapkan dari hasil produksi yang obtimal sehingga tercapai target yang diharapkan guna kepentingan Negara dan untuk seluruh rakyat indonesia.

Tetapi hal ini sepertinya tidak diberlakukan di areal produksi kelapa sawit Distrik Serdang 1 (Diser 1) PTPN III. Kondisi areal tampak semak belukar disinyalir bahwa tidak adanya perawatan dilakukan di areal produksi tersebut.


Kinerja managemen Perkebunan Diser 1 PTPN III dalam hal ini sudah wajib di evaluasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat diduga bahwa pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) tidak dilakukan sehingga areal kebun yang merupakan asset BUMN tampak terlantar. Dalam hal ini dapat diindikasikan adanya penyimpangan yang terjadi terkait realisasi pemeliharaan yang dalam rencana kerja menggunakan anggaran perusahaan. Sangat tidak masuk akal jika sekelas perusahaan BUMN tidak memiliki anggaran pemeliharaan dan membuat anggaran sebagai item utama dalam menghasilkan produksi yang obtimal. Jika demikian adanya anggaran pemeliharaan, tetapi keadaan  terlantar dan semak belukar hingga terlihat menghutan, maka menjadi pertanyaan khusus apakah yang dilakukan dengan anggaran pemeliharaan di Diser 1 PTPNN III ?.


DPD TOPAN - RI Sumatera Utara, Simon Nainggolan selaku komandan investigasi menuturkan hasil dari investigasi team nya di areal Diser 1 PTPN III (29 - 30/04/2020). Hampir disemua afedeling ditemukan areal Tanaman Menghasilkan (TM) yang ditelantarkan sehingga terlihat menghutan. Hal ini sudah pasti mengurangi produksi yang diharapkan dapat optimal. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya pemeliharaan areal Tanaman Menghasilkan (TM) itu digelontorkan guna pemeliharaan berkala demi mengoptimalkan hasil produksi TBS. Tetapi sangat mengherankan, apakah memang PTPN III tidak menganggarkan biaya pemeliharaan?.

Lanjut Simon, "Kita akan surati Holding Perkebunan dan Kementrian BUMN. Jika kita melihat situasi areal produksi di hampir keseluruhan Diser 1 PTPN III, Kuat dugaan adanya penyimpangan dengan indikasi kecurangan akut sehingga menyebabkan asset Perusahaan Perkebunan milik BUMN ini terlantar dan tidak terurus yang sudah pasti berakibat kepada kerugian perusahaan Holding perkebunan PTPN III".

"Penyimpangan yang diduga terjadi pada biaya pemeliharaan di Diser 1 PTPN III ini disinyalir merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau pun kelompok. Maka dapat dikatogori sebagai tindakan pidana korupsi yang masiv dan terstruktur. Hal sudah seharusnya menjadi prioritas kementrian BUMN dibawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir dalam membasmi dan menuntas habis Korupsi di tubuh BUMN".

"Kita sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat DPD TOPAN - RI Sumatera Utara meminta kepada menteri BUMN, Erick Thohir agar segera memberi perhatian khusus pada PTPN III. Sekedar mengingatkan, bahwa direktur utama PTPN III sebelumnya telah ditahan KPK terkait kasus Korupsi", ucap Simon.

Hingga berita ini diturunkan ke redaksi, Dirut Holding PTPN III Muhammad Abdul Ghani belum berhasil dimintai komentar dan keterangan nya terkait Kinerja KKN dan kekurang pedulian tanggung jawab pada aset Hasil Produksi  dan Tanaman menghasilkan (TM) di PTPN III yang diduga sengaja diterlantarkan.

TerPopuler